Relaksasi dan Restrukturisaksi Kredit Perbankan Menuai Pro-Kontra

157

Dampak penyebaran Covid-19 hingga kini masih berlangsung. Maka itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis stimulus perekonomian untuk meredam dampak ekonomi berkelanjutan sebagai dampak penyebaran Covid-19. Salah satu solusinya adalah relaksasi kredit yang diterbitkan pemerintah dan OJK untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak penyebaran Covid-19, akankah ini sesuai harapan?”

Dimasa pandemi Covid-19, tentunya berbagai pihak mendapat dampak kerugian, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pekerja informal adalah pihak yang paling terdampak. Hal ini didasari dengan adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan karantina wilayah yang mengakibatkan aktivitas ekonomi UMKM di daerah mengalami kendala. Bahkan sebagian besar pelaku UMKM harus mengambil langkah tidak berjualan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sehingga penghasilan mereka terus  mengalami penurunan dari biasanya ataupun tidak memiliki penghasilan. Tidak hanya itu, mereka juga masih dihantui upaya pembayaran cicilan kredit yang terus berjalan setiap bulannya.

Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan kebijakan dengan aturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Covid 2019 sebagai stimulus untuk mendorong perekonomian di tengah pandemi Covid-19 Kompas.com, Jumat 27 Maret 2020.

Juru Bicara OJK Sekar Putih mengatakan, adanya salah satu cara dalam mendorong perekonomian di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yaitu memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki plafon kredit maksimal Rp 10 miliar. Selain itu, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan dari restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Kredit yang diberikan bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur akan memberikan keringanan yaitu penundaan sampai satu tahun dan penurunan suku bunga, dimuat Kompas.com, 1 April 2020.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit akibat Covid-19 yang diterapkan sejak 1 April 2020 ternyata tak semulus ekspektasi. Pada praktik di lapangan, kebijakan relaksasi ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku usaha maupun dari lembaga perbankan. Pendapat yang diungkapkan Ketua Umum Asosisasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, menyatakan bahwa pengajuan restrukturisasi kredit ke lembaga jasa keuangan swasta, baik bank maupun nonbank tergolong sulit. Namun, sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga milik negara. Persetujuan restrukturasi kredit hanya berlaku bagi bank-bank milik negara. Sebagian besar pelaku UMKM yang meminjam di bank swasta harus mengalami kekecewaan akibat mengajukan restrukturasi kredit dengan administrasi yang berbelit-belit dan ujung-ujungnya ditolak, kata Ikhsan pada Kompas.com, 1 April 2020.

Ikhsan mengungkapkan betapa sulitnya proses dalam mengajukan restrukturisasi kredit ke lembaga jasa keuangan swasta, baik bank maupun nonbank. Berbagai alasan pernah dia terima dari lembaga jasa keuangan swasta sewaktu mengajukan restrukturisasi kredit. “Misalnya, dibilang ini tidak bisa di cabang, harus di bawa ke kantor pusat. Sudah bawa (pengajuan) ke kantor pusat, akhirnya surat pengajuan restrukturisasi kita ditolak. Itu saya alami sendiri,” kata pria yang memiliki usaha kuliner tersebut.

Menurut Ikhsan stimulus yang diberikan pemerintah belum berjalan baik di lapangan. Adapun masalah yang terjadi di lapangan sempat terjadi baku hantam di wilayah Surabaya antar debt collector dengan driver ojol terkait masalah relaksasi kredit.  Keluhan soal implementasi relaksasi restrukturisasi kredit tak hanya datang dari kalangan debitur tapi juga dari bank swasta, khususnya yang bermodal terbatas.

Menurut Komisaris Utama BPR Lestari Bali Alex P Candra, mengatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit merupakan bentuk dari pelimpahan tanggung jawab pemerintah kepada bank. Menurut Alex hal ini dinilai membuat bank harus memberikan keringanan tanpa ada dukungan dari pemerintah. Ini justru memberatkan bagi bank, terutama yang memiliki likuiditas sangat terbatas. Alex menilai kebijakan restrukturisasi tersebut tidak adil bagi bank, tetapi hingga saat ini BPR Lestari tetap menjalankan program tersebut. Hanya saja dia tidak memberikan rincian jumlah debitur yang telah direstrukturisasi kreditnya, dalam keterangan yang dimuat Bisnis, Senin 21 April 2020.

Alex berpendapat bahwa seharusnya pemerintah adil agar kebijakan restrukturisasi berjalan dengan baik, misalnya memberikan dukungan melalui Bank Indonesia kepada bank-bank. Selain itu, BI harus menjadi lender of the last resort agar likuiditas perbankan terjaga. Jika satu bank saja tersandung karena masalah likuiditas, maka bank-bank lain juga ikut terseret, ujarnya melalui Bisnis, Senin 21 April 2020.

Sebaliknya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Djoko Suyanto mengatakan adanya kebijakan restrukturisasi memberikan sejumlah keuntungan bagi bank. Antara lain, yakni dari penilaian kualitas kredit yang terhitung lancar dan efisien karena tidak perlu meningkatkan biaya pencadangan. Bisnis, 21 April 2020.

“Adanya restrukturisasi yang ditetapkan oleh pemerintah, posisi kesehatan BPR masih baik. Soal posisi likuditas BPR masih terhitung aman. Djoko mengungkapkan hingga Januari 2020, loan to deposit ratio (LDR) BPR tercatat sebesar 76,21 persen, tabungan tumbuh 7,96 persen dibandingkan tahun lalu dan deposito tumbuh 13,15 persen. Djoko menyebutkan bahwa tren penarikan tabungan masih terhitung normal. Likuiditas tidak hanya berasal dari angsuran semata, tetapi juga dana pihak ketiga (DPK). Dengan adanya DPK, kebijakan resrukturisasi tidak akan mempengaruhi kondisi likuiditas BPR, ujar Djoko pada Bisnis, 21 April 2020.

Dikutip dari Kompas.com per 5 April 2020 ada 47 perusahaan leasing dan sebanyak 71 bank memberikan kelonggaran pembiayaan selama pandemi Covid-19. Bank konvensional dan bank syariah ikut tercakup didalamnya. Selain itu, dari sisi perbankan juga memiliki peluang pergerakan yang lebih luas. Sehingga dalam penanganan kredit macet dapat terkendali dan mudah memberikan pinjaman baru kepada debiturnya. Semua penerapan kebijakan dan mekanisme kembali lagi kepada kebijakan dan SOP masing-masing bank.

Kebijakan kredit yang dapat diberikan oleh bank ataupun perusahaan leasing memberikan kelonggaran pembayaran kredit dalam beberapa bentuk, mulai dari penurunan suku bunga; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Restrukturisasi kredit ini dilakukan bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha  debitur agar kembali sehat.

Terkait permasalahan ada saat ini, diharapkan pemerintah dapat merespon dengan cepat apa yang dikeluhkan oleh pelaku ekonomi maupun lembaga keuangan/bank yang merasa dirugikan.

 

Oleh : Dhea Maulia Setya Rizqi (Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN)