Tepatkah Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi ?

125

Banyak masyarakat yang terdampak akibat virus COVID-19. Sehingga mereka mengalami kesulitan karena aktivitas perekonomian menjadi terganggu. Maka, pemerintah perlu melakukan stimulus ekonomi sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Kebijakan ini bisa dianggap sebagai relaksasi kredit yang diberikan oleh OJK. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan mulai ditetapkan sejak 30 Maret 2020. 

Kemudian OJK juga menerbitkan lima peraturan terkait upaya dalam penanganan dampak COVID-19 sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perpu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keungan.

Salah satu peraturannya yaitu POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Peraturan ini mendasari adanya kebijakan restrukturisasi kredit dengan ketentuan yaitu batas waktu dalam penyampaian laporan secara berkala, penilaian kemampuan, dan penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. 

Dilansir dari postingan instagram @ojkindonesia terkait perkembangan pelaksanaan restrukturisasi kreditatau pembiayaan pada perbankan per 15 Juni 2020 adalah nilai restrukturisasi sebesar Rp655,84 trilliun dengan jumlah debitur sebesar Rp6,27 juta. Kemudian untuk sektor UMKM nilai restrukturisasi mencapai Rp298,86 triliun yang berasal dari 5,17 juta debitur. Sedangkan untuk sektor non UMKM realisasi restrukturisasi mencapai nilai sebesar Rp356,98 triliun dengan total 1,1 juta debitur. 

“Mempercepat program relaksasi kredit melakui restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Jokowi pada siaran pers 24 April 2020. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan masyarakat dalam masa pandemi ini. Karena dalam kondisi seperti ini seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan stimulus kepada masyarakat kemudian baru menggerakkan ekonomi. 

“Oleh karena itu, kepada tukang ojek, supir taksi yang sedang kredit motor/mobil dan nelayan yang melakukan kredit perahu tidak usah khawatir Karena akan diberikan kelonggaran satu tahun. Dan perbankan dilarang mengejar-ngejar angsuran apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector, dan diharapkan polisi mencatat hal ini”, tegas Jokowi (3 Maret 2020). Restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai upaya untuk mengatasi kredit macet atau memberi keringanan pada nasabah yang kesulitan melunasi pinjamannya. Pemberian kelonggaran kredit ini bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan mengonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.  Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan kredit sekaligus usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat diberikan kepada debitur apabila Bank mempercayai bahwa debitur mempunyai prospek usaha yang bagus sehingga mampu melunasi pinjamannya setelah direstrukturisasi. 

Menurut Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, kebijakan ini memberikan nafas bagi sektor riil dan informal untuk bertahan di tengah ancaman kebangkrutan akibat pandemi COVID-19. Dalam memberikan penundaan/keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi kepada debitur yang terdampak dengan jangka waktu maksimal 1 tahun tanpa batasan plafon kredit tertentu atau jenis debitur baik UMKM maupun Non UMKM. Namun dalam penerapannya, kebijakan ini tidak berlaku bagi semua masyarakat karena hanya diberikan kepada debitur pekerja informal, pekerja yang berpenghasilan harian, dan pihak yang usahanya terdampak COVID-19 serta mengalami kesulitan untuk membayar cicilan seperti ojek online, supir taksi, nelayan, dan usaha kecil lainnya. Hal ini tidak berlaku bagi debitur yang tidak terdampak COVID-19 dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi. Sehingga mereka tetap harus memenuhi kewajibannya dan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktunya. 

Guna memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit tersebut, debitur wajib mengajukan permohohnan restrukturisasi kepada Bank. Kemudian, Bank akan memberikan penilaian atau memberikan asesmen terhadap kondisi usaha nasabah untuk menetapkan level restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi usaha debitur.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh debitur. OJK merelaksasi penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan satu pilar yaitu ketepatan membayar pokok/bunga untuk kredit pembiayaan maksimal Rp10.000.000.000.  Lalu, bagaimana dampak kebijakan restukturisasi kredit terhadap perbankan? Kebijakan ini ternyata memberikan keuntungan baik bagi dua belah pihak yaitu debitur dan pihak bank/lembaga keuangan. Karena debitur yang terdampak COVID-19 ini mendapatkan keringanan dalam membayar kewajibannya. Sedangkan Bank tidak direpotkan dengan membuat tambahan cadangan kredit karena kredit yang telah direstrukturisasi bisa langsung berubah menjadi kredit lancar. 

Akan tetapi, kebijakan ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi semua bank. Kebijakan ini mungkin akan lebih mempengaruhi bagi Perbankan yang mayoritas kreditnya adalah UMKM. Sedangkan bagi Perbankan yang proporsi penyaluran kredit ke UMKM relatif kecil, maka tidak terlalu signifikan dampaknya.

Agar restrukturisasi dapat berjalan, diperlukan sikap debitur yang berinisiatif, Full disclosure, bersedia menanggung kerugian, dan mempunyai rencana bisnis. Debitur harus mempunyai semangat untuk bertahan menghadapi kesulitan bisnisnya. Full disclosure artinya debitur harus terbuka agar masalah keuangannya cepat terselesaikan. Bersedia menanggung kerugian karena dalam restrukturisasi tidak hanya dalam hal memperoleh keuntungan, namun juga untuk mengurangi risiko kerugian. Risiko bank dikarenakan debitur yang gagal bayar. Nah, yang terakhir adalah debitur harus mempunyai rencana bisnis, Mengapa? karena dengan membuat rencana bisnis, debitur bisa melihat prospek usahanya ke depan agar bisa melakukan tindakan mitigasi kemudian membuat arus kasnya. 

Dalam restrukturisasi kredit adanya kemauan dalam kerjasama. Peran Bank hanya membantu dari segi pendanaan dan sebagai konsultan, namun semuanya tergantung pada debitur. Debitur harus bisa memprediksi dan memperbaiki prospek usanya agar kembali normal. Sedangkan bank berperan sebagai konsultan untuk memberikan daran dan menyelesaikan masalah utama debitur, sehingga dapat dibuat rencana restrukturisasi untuk pemulihan usaha. Adanya kebijakan ini, diharapkan ekonomi bisa pulih kembali. Sehingga masyarakat bisa melanjutkan usahanya dan juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. 

 

Penulis : Aisyah Oktantiasari Mahasiswa PKN STAN