BPR Rawan Terjadi Likuidasi, Apa Solusinya

128

Bank Perkreditan Rakyat(BPR) merupakan salah satu lembaga perbankan yang fokus melayani usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat. BPR banyak terdapat di daerah atau kota-kota kecil yang belum terjangkau oleh bank umum. Dibandingkan bank umum, kegiatan yang dilakukan BPR lebih sempit. BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, kegiatan valas, kegiatan perasuransian dan lain-lain.

Saat ini jumlah BPR mengalami penurunan setiap tahunnya. Plt. Kepala Eksekutif LPS Didik Madiyono menuturkan bahwa jumlah BPR yang beroperasi hingga akhir tahun 2019 sebanyak 1.704 bank, jumlah ini turun dibandingkan tahun 2018 yaitu terdapat 1.754 bank. Banyaknya penurunan jumlah BPR terjadi akibat dari adanya merger, konsolidasi dan pencabutan izin BPR.

Kebijakan merger dan konsolidasi pada BPR diambil dengan tujuan untuk memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan struktur permodalan. Sedangkan pencabutan izin pada umumnya akibat terjadi fraud. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah memperkirakan setidaknya delapan hingga sepuluh BPR akan mengalami ‘kematian’setiap tahunnya. Dimana ‘kematian’ BPR tersebut merujuk pada dua kemungkinan yaitu likuidasi dan konsolidasi.

Pada tahun 2014 terdapat 6 BPR yang berhenti operasi. Tahun 2015 terdapat 3 BPR, 2016 ada 8 BPR, 2017 ada 9 BPR dimana 7 diantaranya akibat fraud. Pada tahun 2018 ada 7 BPR dan2019 ada 9 BPR. Kemudian, sepanjang tahun 2014-2019, pelaksanaan kebijakan merger telah dilakukan kepada 78 BPR menjadi hanya 24 BPR.

Sebagian besar kasus penghentian operasi BPR akibat fraud (kecurangan dalam sistem manajemen BPR), baik yang dilakukan pengurus, direksi ataupun pegawai bank itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola BPR masih buruk dan perlu diperbaiki.

Pengawas Perbankan II OJK Budi Armanto mengatakan bahwa tidak adanya penerapan GCG (Good Cooperate Governance) dan manajemen risiko membuat banyak BPR melakukan fraud atau kecurangan sehingga banyak BPR yang ditutup. BPR yang tidak menerapkan GCG dengan baik akan berakibat pada sistem manajemen bank menjadi tidak teratur dan berantakan.

GCG (Good Cooperate Governance) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

Pengaturan mengenai penerapan GCG pada BPR sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor4/PJOK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Akan tetapi pada fakta dilapangan masih ada BPR yang tidak mengindahkan aturan tersebut.Fraud yang terjadi pada BPR akan berujung pada turunnya aset bank hingga BPR menjadi tidak bisa membayar pajak dan gulung tikar.

Semakin ketatnya persaingan di sektor keuangan juga menjadi alasan banyak BPR yang ‘menyerah’. Tidak hanya bersaing dengan sesama BPR, namun BPR juga bersaing dengan bank umum di Indonesia. Bahkan kini tengah menjamur financial technology atau fintech yang disebut-sebut sebagai alasan tumbangnya BPR.

Sebelum teknologi keuangan digital muncul, masalah yang dihadapi BPR seputar keterbatasannya yang tidak diperbolehkan menciptakan uang giral, ikut kliring, dan keberadaanya yang terbatas pada wilayah tertentu saja.Namun saat ini hal tersebut bukanlah masalah. Masyarakat cenderung melakukan pembayaran menggunakan payment system yang jauh lebih praktis dan mudah.

Keterbatasan BPR mengambangkan kemampuan digital memberi dampak yang signifikan ditengah canggihnya teknologi keuangan seperti sekarang. Selama ini, aspek kemudahan dan kenyamanan kerap dikeluhkan oleh nasabah BPR. BPR dinilai kurang memberikan peningkatan variasi produk dan layanannya, sehingga membuat nasabah lari ke tempat lain.

Lalu, apa solusi bagi BPR?

Berdasarkan fraudtriangle, terdapat tiga hal yang mendorong terjadinya upaya fraud, yaitu tekanan (pressure),kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization). Apabila 3 hal tersebut datang secara bersamaan, maka peluang terjadi fraud semakin besar. Namun, jika salah satu elemen saja hilang, maka fraud tidak akan terjadi. Maka penting bagi BPR menguatkan sistem pengendalian internalnya.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal dalam hal ini untuk mengendalikan fraud, wajib bagi bank untuk menerapkan pengendalian fraud atau bisa disebut dengan strategi anti-fraud yang efektif. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, terdapat 4 pilar dalam penerapan sistem pengendalian fraud.

Pilar yang pertama yaitu Pencegahan. Pilar ini memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya fraud, yakni mencakup kesadaran anti fraud (anti fraudawareness), identifikasi kerawanan dan kebijakan mengenal karyawan (know your employee).

Pilar kedua yaitu Deteksi. Pilar ini memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan kejadian fraud, yakni mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowin, pemeriksaan dadakan (surprise audit), dan sistem pengawasan (surveillance system).

Pilar ketiga yaitu Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi. Pilar ini memuat perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian fraud.

Pilar keempat yaitu Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Pilar ini memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.Selanjutnyadalam hal persaingan terutama ditengah modernisasi sistem pembayaranseperti sekarang, maka diperlukan melek teknologi dari BPR.BPR perlu memberikan inovasi layanan sebagai antisipasi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan cepat.

Apalagi saat ini telah muncul fintechyang dianggap sebagai tantangan berat BPR untuk bertahan.Hal ini karena kesamaan tujuan antarafintechdengan BPRdalam pemberian kredit sehingga timbul persaingan. Dikutip dari CNBCIndonesia per 20 Agustus 2019,wawancara dengan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan bahwa saat ini OJK sedang merencanakan tranformasi BPR.

Menurutnya apabila seluruh kegiatan payment berbasis teknologi dapat dilakukan sampai ke level desa, BPR akan mempunyai prospek yang bagus kedepan. Ia mengatakan bahwa OJK masih terus beroptimis dan akanmenciptakan daya saing bagi BPR. Sehingga BPR akan tetap eksis dalam dunia perbankan.

 

Oleh : Indah Choirunnisa, Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN