4 Bupati Madura dan BPWS Sepakat Pembangunan Terintegrasi

118

Pamekasan,(Harjatim)- Empat Bupati di Pulau Madura menandatangani kesepakatan (MoU) tentang pengembangan wilayah Madura sebagai tolak ukur gerakan bersama dalam pembangunan di Madura Raya.

Tiga kepala daerah, yaitu Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, hadir langsung. Sedangkan Bupati Sumenep diwakili Asisten I Pemerintahan Pemkab Sumenep.

Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam rapat koordinasi di kantor BPWS, Jalan Tambak Wedi Nomor 1 Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS, Achmad Herry Marzuki, Selasa (25/08/20) kemarin.

Keinginan yang sama, saling mendukung, dan saling menguatkan di antara empat bupati di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep menjadi pendorong terwujudnya kesepakatan para pemimpin di Pulau Garam tersebut.

Sebab, dengan cara itu, sambung Baddrut Tamam, masing-masing kabupaten di Pulau Madura tidak merasa sebagai pesaing antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, akan tetapi sebagai mitra yang saling mendukung dan saling menguatkan.

Bupati berusia muda ini menuturkan, di antara empat kabupaten itu telah disepakati untuk mengembangkan pembangunan, sesuai dengan kapasitas sumber daya masing-masing.

Ia mencontonkan di Kabupaten Sumenep. “Kabupaten ini memiliki potensi alam luar biasa, sehingga yang menjadi priorotas pembangunan adalah pariwisata,” katanya.

Pamekasan, sambung dia, tidak bisa mengembangkan prioritas pembangunan yang sama, karena sumber daya alam di Pamekasan tidak seperti di Sumenep.

“Maka, dalam konsep pembangunan yang kita sepakati, Pamekasan pada pengembangan industri dan ekonomi kreatif. Jadi, masing-masing kabupaten sudah memiliki porsi dan prioritas masing-masing,” katanya, menjelaskan.

Baddrut Tamam lebih lanjut menjelaskan, dengan konsep pembangunan terintegratif di antara empat kabupaten yang ada di Pulau Garam itu, diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Madura semakin meningkat, dan pembangunan Jembatan Suramadu bisa memberikan asas manfaat yang lebih optimal bagi rakyat Madura.

“Jadi, saat ini sudah seharusnya empat kabupaten di Pulau Madura mampu bangkit dengan saling merangkul satu sama lain,” katanya, menambahkan.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS Achmad Herry Marzuki menjelaskan, pertemuan dengan empat kepala daerah memang untuk menyatukan persepsi dalam memajukan pembangunan di Madura.

Bahkan, sambung dia, BPWS telah memasukkan empat bupati di Madura dalam draft Peraturan Presiden sebagai bagian kepengurusan dari BPWS, yakni sebagai penasihat.

“Selain empat bupati, kami juga menambahkan tokoh masyarakat yang sudah dipilih oleh Gubernur Jawa Timur sebagai penasihat, sehingga ruh pembangunan di Pulau Madura nantinya, sesuai dengan keinginan dan adat istiadat masyarakat Madura,” katanya, menjelaskan.

Dengan adanya penanda tanganan nota kesepahaman antara empat bupati di empat kabupaten di Pulau Madura itu, serta masuknya bupati di Madura dalam struktur kepengurusan BPWS sebagai penasihat, maka kedepan dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih program pembangunan.(wan/an)