Febri Diansyah: Situasi Berubah Sejak Revisi UU KPK

Ajukan Pengunduruan Diri dari KPK

29

Jakarta(Harjatim)-Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah akhirnya mengundurkan diri dari KPK. Alasannya, kondisi dan situasi KPK telah berubah setahun terakhir, usai adanya revoisi UU KPK. Keputusan tersebut dihormati oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. “Saya merasa kehilangan dan KPK sebenarnya juga. Karena bagaimanapun Mas Febri bagian dari KPK yang turut mengawal dan membesarkan KPK,” ujar Ghufron. Febri mengungkapkan dirinya sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Biro SDM sejak 18 September 2020 di Gedung Merah Putih KPK,.

Dirinya memutuskan mundur dari KPK karena menilai institusi antirasuah telah berubah setelah revisi UU KPK pada September 2019. Febri enggan menjelaskan secara spesifik mengenai keadaan KPK dari kacamatanya. “Saya ingat betul 17 September 2019 revisi UU KPK disahkan. Tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK. Kami bertahan di dalam dan berupaya bisa berbuat sesuatu agar tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi,” ujar Febri.

Dirinya merasa ruang untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi semakin sempit, sehingga dirinya memilih berjuang dari luar. Meski dirinya belum dapat memastikan, apakah berencana mendirikan sebuah lembaga “Tetap concern pada advokasi anti korupsi, khususnya korban korupsi.” “Tentu bersama teman-teman nanti saya akan kembali ke masyarakat sipil, membangun gerakan anti korupsi bersama teman-teman diluar sana,” tandasnya.

Febri menjadi Kepala Biro Humas merangkap Jubir KPK sejak 6 Desember 2016, menggantikan Johan Budi. Sebelum bergabung dengan KPK, Febri sebagai aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Sejak periode kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri di KPK pada 20 Desember 2019, posisi Febri hanya ditetapkan sebagai Kabiro Humas. Sementara posisi jubir diberikan kepada Ali Fikri untuk bidang penindakan dan Ipi Maryati Kuding untuk bidang pencegahan. Saat ini proses seleksi untuk pemilihan jubir tetap KPK masih berlangsung. Per September 2020, KPK memiliki 6 kandidat jubir dari unsur aparatur sipil negara (ASN) pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan masyarakat umum.one