Rombongan Pemkot Mojokerto Pelesir ke Raja Ampat Dikemas Studi Banding

115
Ketua LSM Pemuda Garuda Bersatu (PGB) Mustofa

Mojokerto (harjatim) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria memimpin gerbong Pemkot Mojokerto berangkat ke Provinsi Papua dengan tujuan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.  Rombongan berangkat dari kantor Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada, pada Rabu (18/11/2020) sekitar pukul satu siang  dengan menggunakan dua bus besar.

Dari informasi yang dihimpun, rombongan terdiri dari seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk camat dan kepala bagian. Rombongan akan tiba kembali di Kota Mojokerto pada Sabtu (21/11/2020).

Dari rilis yang dikeluarkan Bagian Humas dan Protokol, keberangkatan ke Papua untuk melakukan studi banding. “Kami Pemerintah Kota Mojokerto ingin melakukan studi banding ke kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang cukup menarik dalam meningkatkan perekonomiannya. Ada Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, yang akan kami datangi,” jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Sementara itu Ketua LSM Pemuda Garuda Bersatu (PGB) Mustofa  justru menuding jika studi banding ke Provinsi Papua merupakan akal-akalan untuk dapat pelesir dengan menggunakan uang rakyat. “Itu pelesir yang dikemas dalam studi banding,” tudingnya.

Kalau hanya untuk mendapatkan informasi terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata, tidak harus datang ke sana, apalagi dengan gerbong yang besar.

“Sekarang ini zamannya internet, kan bisa dilihat di internet. Atau bisa dengan mengirimkan email ke Pemkot Sorong dan Pemkab Raja Ampat untuk meminta informasi dan penjelasan. Kalaupun harus ke sana kan tidak dengan gerbong besar. Cukup perwakilan saja sesuai dengan tujuan studi banding,” katanya.

Mustofa mencontohkan, sebenarnya Bagian Humas tidak perlu ikut studi banding ke Sorong dan Raja Ampat sebab kehumasan di Kota Mojokerto justru lebih baik. Begitu juga dengan OPD lainnya. “Seperti DLH lagi, apa hubungannya dengan pemulihan ekonomi pada sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata,” katanya sinis.

Mustofa menuding Ika Puspitasari sebagai kepala daerah yang tidak memiliki sense of crisis. “Ditengah pandemi seperti sekarang ini dimana masyarakat berjibaku untuk mempertahankan hidup, justru uang rakyat dikuras untuk bersenang-senang,” tandasnya.

Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk ke Papua sangat banyak. “Bisa dibayangkan berapa anggaran yang dihabiskan ke Papua yang meliputi transportasi, akomodasi hotel berbintang, dan SPPD untuk eselon 2 sekitar Rp 2 juta lebih per orang per hari,” pungkasnya.ỵus