Berantakan, Kerusakan Perkuatan Tebing Jalan Pucem Tanggung Jawab Siapa ?

Telan Anggaran Miliaran, "Lolos" Tanpa Sanksi

299

Oleh : Andik Winarto
– Pembangunan perkuatan tebing akses jalan Putri Cempo (Pucem) di Kecamatan Kebomas disorot kalangan masyarakat. Kegiatan pembangunan yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. “Dinilai menghamburkan” APBD Pemkab Gresik. Akses jalan yang prima, menjamin keselamatan penggunanya gagal diwujudkan. Kondisi demikian lantas siapa yang bertanggung jawab ?

Gresik (Harjatim) – Harapan masyarakat, khususnya warga sekitaran wisata religi makam Pucem memiliki sarana akses jalan penghubung untuk menunjang perekonomian ‘sirna’. Proyek perkuatan tebing pagu anggaran Rp 2 miliar yang digarap CV.Calista dengan nilai kontrak Rp 1.668.120.300 sumber dana APBD Pemkab Gresik tahun anggaran (TA) 2018 sebagai penunjang konstruksi jalan, berjalan ‘berantakan’.

Proyek perkuatan tebing metode konstruksi Squere Pile, struktur balok beton dan Grass Block (paving berongga) yang diketahui baru PHO (Provisional Hand Over) serah terima pekerjaan pertama itu ambrol pada bulan Januari tahun 2019.

Squere pile dan Grass Block melorot di bawah tebing. Struktur balok beton terputus. Akses jalan lebar 3 meter itu kini terputus tanpa bisa dilalui kendaraan bermotor. Meski itu kendaraan roda dua.

Jalan penghubung antara Kelurahan Gending menuju Desa Ngargorsari dan Desa Giri terputus. Warga terpaksa membuat jalan alternatif menuju wisata religi makam Pucem dan makam paman Sunan Giri.

Padahal pembangunan proyek itu didesain minimal berumur teknis selama 10 tahun sesuai Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 2 Tahun 2017.

Dugaan kejanggalan bermunculan. Mulai perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan, pengawasan hingga serah terima pekerjaan. Peranan PPK sebagai pengendali pelaksanaan proyek dipertanyakan. Begitu juga kecermatan panitia penilai hasil pekerjaan (PPHB) bisa jadi perlu dievaluasi lagi. Dalam menentukan tolak ukur keberhasilan pekerjaan. Bukan semata berdasar kuantintas namun kualitas juga menjadi pertimbangan.

Ironisnya, meski kabarnya sempat tersentuh aparat penegak hukum, para pelaku pengelolah dan pengguna uang rakyat itu ‘lolos’ tanpa sanksi. Kontraktor pemenang tender tetap terbayar penuh oleh pengguna jasa. Rekomendasi pembayaran termin dilakukan 100 persen oleh pejabat pembuat komitmen (PPK). Pekerjaan itu dinyatakan sudah FHO (Final Hand Over), serah terima pekerjaan akhir. Hasil pekerjaan dinilai sudah sesuai dokumen kontrak. Secara fisik maupun administrasi.

Kabar lain yang berhembus kontraktor tidak melakukan kewajiban pemeliharaan sejak dinyatakan FHO terhadap kerusakan pekerjaannya. Meski begitu jika benar kontraktor tidak melakukan pemeliharaan maka jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek bakal dimasukan ke kas daerah. Atau digunakan pengguna jasa untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan. Namun nilai jaminan pemeliharaan dibanding tingkat kerusakan pekerjaan yang terjadi. Dipastikan APBD Pemkab Gresik bakal ‘terkuras’ lagi.

Selain pekerjaan yang sudah dilakukan CV.Calista, di area akses jalan makam Pucem terdapat 2 paket pekerjaan lainnya. Antara lain paket pekerjaan peningkatan jalan Pucem yang dilakukan CV.Andan Sari dengan nilai kontrak Rp 2.729.955.039,90 tahun anggaran 2019. Kabarnya paket pekerjaan ini juga ikut diperiksa tim Polda Jatim. Imbas pekerjaan CV.Calista.

Selanjutnya paket pekerjaan pembangunan perkuatan tebing jalan Pucem yang dilaksanakan CV.Mahkota Karya dengan nilai kontrak Rp 1.962.547.677,03. Pekerjaan ini juga mendapatkan sorotan. Dengan “nilai kontrak fantastis” realisasi pekerjaan ‘hanya’ on site meterial. Tanpa ada pelaksanaan pembangunan. Di lokasi pekerjaan nampak tumpukan batu kali. Besaran jumlah material yang sudah didroping ke lokasi pekerjaan dengan dokumen kontrak juga patut dipertanyakan.

Kabid Bina Marga Mengaku proyek Diperiksa Polda Jatim

-Menanggapi persoalan ini Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab.Gresik, Dhiannita Triastuti tidak menampik akses jalan Pucem mengalami kerusakan. Ia menyatakan paket pekerjaan yang digarap CV.Calista sudah diperiksa tim Polda Jatim dan Inspektorat.

” Kami sudah ada pemeriksaan dari Polda dan sudah tidak ada masalah. Karena ada pemeriksaan dari Inspektorat juga,” kata Dhiannita melalui pesan singkat WhatsApp(WA), Kamis (19/11/20).
Disinggung mengenai pembayaran termin yang dibayarkan ke kontraktor. Menurutnya pembayaran termin dilakukan penuh 100 persen.
” Sudah pak. Karena sudah dikerjakan semua oleh kontraktor,” terangnya.

Lebih lanjut mengenai persolan ini Dhiannita mengintruksikan ke Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan. ” Mohon maaf saya masih rapat. Monggo kordinasi dengan pak Nanang,” tutup Dhiannita melalui pesan WA.

Kerusakan Dianggap Force Majeure

-Kerusakan akses jalan Pucem dianggap force majeure, keadaan kahar. Pernyataan ini dilontarkan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Edi Pancoro. Menurutnya hasil ini didapat usai tim pemeriksa dari Polda Jatim dan Inspektorat mengevaluasi ke lokasi pekerjaan.

” Berdasar hasil analisis tim pemeriksa. Kerusakan pekerjaan karena faktor alam. Semua pihak terkait pelaksanaan proyek itu juga sudah diperiksa tim Polda,” kata Edi di kantornya, Jum’at (20/11/20).

Namun Edi tidak bisa menunjukan bukti kongkrit hasil analisis yang menyatakan kerusakan proyek tersebut karena faktor alam.

” Soal itu saya tidak tau. Saya hanya mendampingi tim pemeriksa ke lokasi pekerjaan,” kilah pria yang akrab disapa Nanang ini.

Disinggung mengenai metode konstruksi yang diterapkan di akses jalan Pucem tidak tepat dengan kondisi yang akan dikerjakan Nanang menampik. Ia menganggap jenis konstruksi yang diterapkan sudah tepat.

” Bukan pemilihan konstruksi yang tidak tepat. Tapi kerusakan terjadi karena faktor alam,” sambung Nanang.

Nanang menjelaskan tahapan utama dalam pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemindahan tanah mekanis (PTM) dilakukan, selanjutnya Squere Pile, struktur balok beton terikat kemudian grass block.

” Perhitungan kita dengan pemilihan konstruksi metode seperti itu sudah mampu menahan daya dukung jalan,” jelasnya.

Mengenai tahapan pekerjaan penanganan tebing Pucem tidak dilakukan dari dasar tebing. Nanang berkilah karena kebutuhan mendesak akses jalan bisa cepat terbangun.

” Waktu itu kita konsentrasi penanganan akses jalan dulu. Karena saat itu Gresik punya hajatan lomba lari malam. Sedangkan kondisi jalan yang dipakai rute lomba lari tidak layak. Kondisi jalan sebelum dilaksanakan pekerjaan sudah longsor,” tandasnya.

Ia juga menampik jika kontraktor tidak melakukan perbaikan kerusakan waktu masih masa pemeliharaan. ” Kontraktor melakukan semua kewajibannya. Maka itu jaminan pemeliharaan kita cairkan. Karena merupakan hak kontraktor,” jelasnya.

Sementara menyangkut pekerjaan yang digarap CV.Mahkota Karya hanya sebatas pengadaan material saja. Material tersebut terdapat dilokasi pekerjaan area Pucem dan Workshop DPUTR.

” Rencananya material tersebut akan digunakan pekerjaan konstruksi bronjong. Pengerjaanya dimulai dari bawah tebing yang mengalami kelongsoran,” ujarnya.

Namun disinggung mengenai jumlah material dalam pengadaan sesuai dokumen kontrak. Nanang tidak bisa menjawab. ” Lupa jumlahnya berapa,” lanjutnya.

Proyek tersebut rencananya bakal dilaksanakan tahun 2021. ” sementara tidak dapat dilanjutkan karena pandemi Covid-19. Namun kita sudah masukan agenda pengerjaan dalam tahun 2021,” pungkasnya. ***