KPK Periksa Eks Kades Sentonorejo Mojokerto

40

Mojokerto (harjatim) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi eks Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha (MKP). Pemeriksaan bertempat di Aula Hayam Wuruk lantai 2 Mako Polresta Mojokerto, Selasa (20/04/2021).

Pantauan di lokasi, terlihat eks Kepala Desa Sentonorejo, Kabupaten Mojokerto, Sodiq
datang memenuhi panggilan KPK. “Ditanya terkait Bantuan Keuangan (BK) tahun 2016 untuk makam Troloyo yang baru,” jawab Sodig singkat saat di konfirmasi usai pemeriksaan.

Selain Sodiq, Kasubbag Pemeliharaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Sri Nurhayati pun terlihat datang memenuhi panggilan KPK.

Hanya saja Sri Nurhayati enggan memberikan komentar apapun saat ditanya awak media usai turun dari lantai 2 Aula Hayam Wuruk. Dengan bergegas dia menghindari awak media seraya menutup wajahnya dengan berkas-berkas yang dibawa.

Senin (19/04/2021), Tim penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang penjabat Pemkab Mojokerto. Yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa, Muhammad Hidayat, dan Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto yang juga merupakan mantan Camat Bangsal dan Ngoro, Ridwan.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan MKP sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018. Sebelumnya dia juga telah divonis kasu korupsi izin toleransi.

Mustofa diduga menerima fee dari rekanan pelaksana proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi setidak-tidaknya sebesar Rp 34 miliar.

Tersangka Mustofa diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan atau diduga melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara (SPU-MIX), dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus hutang bahan atau beton.

Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan, dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jet ski sebanyak lima unit.

Da disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.yus