Disudutkan Persoalan Ijazah Paket C, Suparno Sebut Diskriminasi

Tim P3D Pastikan Legalitas Ijazah, Hormati Hasil Pelaksanaan

248

Oleh : Andik W

– Isu mengarah diskriminasi persoalan pemegang ijazah pendidikan jalur kesetaraan dan jalur formal masih saja terjadi. Padahal sudah ada landasan hukum dan kebijakan dari pemerintah tentang kesetaraan ini, (Surat Edaran Mendiknas Nomor: 107/MPN/MS/2006).

Pemegang ijazah pendidikan jalur formal dan jalur kesetaraan memiliki kesempatan dan hak yang sama mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan layak sehingga dapat memanfaatkan psikologisnya berupa kecerdasan, bakat dan aspirasinya untuk meningkatkan perekonomian demi mencapai kesejahteraannya.

Gresik (Harjatim)- Persoalan ‘pelik’ ini menerpa Suparno. Pria 41 tahun ini mendadak viral usai dia memperoleh nilai tertinggi dalam ujian rekrutmen perangkat desa di Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng. Rivalnya saat itu selain Sri Danarti, dia ‘paling’ dibandingkan dengan Wildan Erhu Nugraha. Penyebabnya Suparno dalam perolehan nilai ujian mengungguli Wildan yang merupakan sarjana lulusan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Surabaya.

Mantan anggota BPD di desa setempat ini jadi bulan-bulanan media sosial hingga media massa. Isu kecurangan terdapat permainan dalam proses penjaringan, penyaringan perangkat desa (P3D) bergulir. Meski sejumlah bukti isu kecurangan belum ditemukan. Tak ‘luput’, kabar adanya upaya intervensi dari sejumlah oknum untuk mengagalkan hasil pelaksanaan ujian mulai ‘berhembus’.

Suparno menyayangkan jika isu yang beredar masih menitik beratkan ijazah sebagai patokan memandang kecerdasan dan keberhasilan seseorang.

” Semua mendapatkan hak yang sama. Ijazah bukan suatu penentu akhir sebuah keberhasilan. Begitu juga strata pendidikan seseorang,” ujar alumni SMPN 1 di wilayah Gresik ini.

Unsur diskriminasi merasa dialaminya, sejumlah postingan dari sejumlah pihak dianggap menyudutkannya. Perbedaan strata pendidikan jadi topik pembahasan utama. Padahal secara legalitas tidak ada persoalan.

” Pelecehan, sangat disayangkan. Saya berharap semua pihak bijak menyikapi situasi ini,” cetus pria yang dikenal sebagai pengusaha ini.

Imbas sejumlah postingan tak hanya dirasakan olehnya, seluruh keluarga terdampak. ” Keluar rumah saja kita merasa minder. Terutama istri dan anak,” keluhnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya persolan ini kepada Tim P3D selaku penyelenggara, kepala desa hingga pihak terkait.

” Sepenuhnya kita serahkan ke pihak terkait. Semoga berjalan sesuai regulasi yang ada,” pungkas pria kelahiran, 12 Mei 1980 ini.

Tim P3D Pastikan Legalitas Ijazah, Hormati Hasil Pelaksanaan

– Menyikapi rumor yang berhembus terkait legalitas ijazah paket C yang dimiliki Suparno. Tim P3D menyatakan merupakan isu yang menyesatkan. Pihaknya memastikan legalitas ijazah terpenuhi.

” Sudah kita teliti. Semua ijazah yang dimiliki semua peserta calon perangkat desa secara legalitas terpenuhi,” ujar Ketua Tim P3D Muggugebang, Aji Setiawan.

Dia berharap semua pihak bisa menghormati hasil pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang telah bergulir.

” Semoga tidak ada intervensi yang menyesatkan. Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa merupakan kerja keras dari seluruh anggota panitia dan pihak terkait. Demi maksimalnya kinerja pemerintahan desa,” ujarnya.

Para calon perangkat desa sebelum pelaksanaan ujian sudah ada kesepakatan bersama siap kalah siap menang begitu juga rekapitulasi perolehan nilai ujian sudah disetujui semua peserta.

” Semua peserta merasa legowo. Mereka semua tanda tangan rekapitulasi perolehan nilai ujian. Apanya lagi yang dipersoalkan. Panitia juga sudah bekerja sesuai tahapan yang diamanatkan Perbup Gresik nomor 19 tahun 2017,” tandasnya.

Menyinggung persoalan ijazah jalur non formal yang dalam konteks ini seolah jadi ‘kambing hitam’ disesalkan Aji. Padahal sudah ada Surat Edaran Mendiknas Nomor: 107/MPN/MS/2006. Disitu dengan tegas perolehan ijazah jalur non formal harus diperlakukan setara secara hukum dengan ijazah jalur formal, sekolah.

” Jika persoalan ini dijadikan isu terus menerus tidak berdampak positif. Bisa jadi ada upaya merusak sistem pendidikan yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Persoalan ijazah kesetaraan jalur non formal ‘masih’ sering bergulir dalam kontestasi penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa. Padahal tahun 2006, Menteri Pendidikan Nasional membuat surat edaran yang menegaskan bahwa ijazah Paket A/Paket B/Paket C setara secara hukum dengan ijazah SD/SMP/SMA. Surat bernomor: 107/MPN/MS/2006 tersebut ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Staf TNI AD, TNI Al, TNI AU, Kapolri, Kepala BKN, dan Rektor Universitas/Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi. Isi dari surat edaran itu menegaskan tentang status hukum Ijazah Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) yang harus diperlakukan setara secara hukum dengan ijazah sekolah.

Pokok-pokok isi dalam surat edaran Mendiknas:

1. Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan berturut-turut pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.

2.Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

3.Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar Hak Asasi Manusia.

Aturan Pendukung tentang pendidikan kesetaraan tertulis dalam UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat (6) bahwa ” Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.***