Tanpa Rekomendasi Camat, Kades Bisa Lantik Perangkat Desa

575

Oleh : Andik W

– Rekrutmen perangkat desa jabatan Kasi Pemerintahan di Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng ‘mendadak’ jadi trending topik belakangan ini di Gresik. Pemicunya ditengarai perbedaan strata pendidikan dari para peserta calon perangkat desa.

Apalagi secara ‘kebetulan’ pemilik ijazah Paket C pada waktu itu bisa memperoleh nilai ujian dengan margin yang terbilang cukup jauh dibanding peserta lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya. Pemilik ijazah paket C, Suparno, dan Sri Danarti jadi ‘sasaran tembak’ dibanding-bandingkan dengan Wildan Erhu Nugraha yang merupakan lulusan sarjana di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya.

Sejumlah dugaan intervensi mulai berhembus dari ‘segelintir’ oknum. Tanpa sejumlah bukti, mereka bermanuver. ‘merekah’, menduga, mencurigai dalam proses rekrutmen perangkat desa terdapat kejanggalan. Meski substansi aduan mereka ‘masih’ patut pertanyakan. Perlu pembuktian lebih dalam. Persoalan perbedaan ijazah yang dihubungkan dengan perolehan nilai ujian ‘masih’ jadi topik pembahasan utama.

Apalagi pada kesempatan itu, sebelum pelaksanaan ujian Wildan sudah teken pernyataan siap menang maupun kalah. Begitu juga usai pelaksanaan ujian. Ia menerima hasil rekapitulasi perolehan nilai ujian yang dibubukan tanda tangannya.

Namun, ‘campur tangan’ elite politik seolah jadi ‘bumbu penyedap’ perhelatan ini. Situasi memanas. Sejumlah ‘isu’ tanpa pijakan regulasi yang dilontarkan jika tidak telaah lebih dulu. Bakal memperkeruh kondisi stabilitas kerukunan warga di desa. Apalagi usai perhelatan Pilkades tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 yang baru saja bergulir.

Padahal perhelatan ini merupakan salah satu bagian dari hak otonom desa (UU No.6/2014). Dalam implementasinya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kepala desa yang dibantu aparatur perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan khusus untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini utamanya sebagai pijakan diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf b. Untuk menjalankan tugas kepala desa berwewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan.

Begitu pula jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No.43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Dasar lainnya Permendagri No.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian Perda Gresik No.2 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Perbup Gresik No.19 tahun 2017 tentang penjaringan, peyaringan, perangkat desa (P3D). Sebagai pijakan pengaturan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.

Dalam konteks P3D merujuk Perbup Gresik Nomor 19 Tahun 2017 menjadi ‘ranah’ kewenangan Tim P3D (sebagai penyelenggara) dan kades selaku pemberi surat keputusan (SK) perangkat desa. Dengan syarat segala mekanisme dalam penyelenggaraan rekrutmen terpenuhi, sesuai prosedur yang berlaku.

Persoalan rekomendasi camat dalam Perbup ini, bisa berisi penolakan atau persetujuan. Jika rekomendasi berisi penolakan, harus disertai alasan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penolakan rekomendasi camat terjadi karena calon perangkat desa tidak memenuhi persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa tidak sesuai prosedur (Pasal 29 ayat 1).

Namun, jika camat sebagai kepala wilayah tidak memberikan rekomendasi dari hasil P3D yang telah dikonsultasikan kepala desa hingga batasan waktu yang ditentukan ( 7 hari kerja), Pasal 28 ayat (2). Apabila hingga batasan waktu yang ditentukan camat belum memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi yang telah diajukan kades sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2). Kades bisa mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagai perangkat desa, Pasal 29 ayat 4. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Senin (17/5) sesuai amanat Perbup merupakan batas akhir konsultasi yang telah dilayangkan Kades Munggugebang pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2021 lalu kepada Camat Benjeng. Terhitung sudah 7 hari kerja. Dipotong sejumlah tanggal merah dan libur hari perayaaan keagamaan. Kita tunggu apa jawaban rekomendasi tertulis yang akan dilayangkan camat.

Atau kah ‘sang’ kepala wilayah mengambil ‘langkah’ tidak memberikan rekomendasi. Sehingga menyerahkan ‘bola’ ke kades. Secara normatif Kades bisa melantik perangkat desa. Tanpa rekomendasi tertulis dari camat. Dengan segala konsekuensi nanti yang akan timbul harus diterima. Jika toh dalam proses rekrutmen yang sudah berjalan nanti terbukti tidak sesuai prosedur, secara putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Akhir tulisan pada prinsipnya perangkat desa tidak cukup mempunyai kecerdasan intelektual. Tetapi harus punya kecerdasan sosial dalam bermasyarakat.