AKD Gresik Sayangkan Terbitnya SK Camat Benjeng

Kristono : Bukan Lagi Persoalan Kades Munggugebang. Melainkan Seluruh Kades

310

Oleh: Andik W

Gresik (Harjatim) – Terbitnya Surat Keputusan (SK) Camat Benjeng terkait pembatalan SK Kades Munggugebang yang mengangkat Suparno sebagai perangkat desa Jabatan Kasi Pemerintahan menuai kritik dari sejumlah pihak. Usai dari praktisi dan pakar hukum di Kota Pudak. Kali ini datang dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik. Mereka menyayangkan SK Camat Benjeng yang ‘dianggap’ menabrak hak dan kewenangan Kades.

Diungkapkan Kristono, Kades Iker-Iker Geger yang juga salah satu Pembina AKD Gresik. Menurutnya persoalan ini sudah bukan merupakan persoalan Kades Munggugebang. Melainkan persoalan seluruh kepala desa.

” Jika dibiarkan merupakan preseden buruk bagi kepala desa. Terutama terkait hak dan kewenangan kades. Jangan dikebiri apalagi kriminalisasi. Kembalikan pada aturan perundang-undangan,” ungkapnya, Senin, (31/5/21).

Semestinya lebih bijak lagi lanjutnya persoalan ini dikembalikan ke para pihak terkait. Bila masih ada pihak yang tidak puas. Biar mereka selesaikan ke lembaga peradilan.

” Bukan seperti ini langsung diputuskan camat. Dasar lahirnya dan alasan pembatalan SK perangkat desa tersebut juga patut dipertanyakan. Perlu diurai lebih mendalam,” tandasnya.

Apalagi keputusan yang dibuat camat usai kades menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa SK pengangkatan perangkat desa.

” Lebih tepat jika keputusan camat ini dibuat waktu masih dalam permintaan rekomendasi kades. Namun penolakan usulan ini harus disertai sejumlah alasan yang bisa dipertangungjawabkan secara peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Ia lantas menjelaskan merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hak dan kewenangan Kades ‘melekat’ pada Pasal 26 ayat (2). Kades berwewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun tetap harus memenuhi prosedur dan mekanisme yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan. Begitu juga turunannya Begitu pula jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No.43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Dasar lainnya Permendagri No.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perda Perda Gresik No.2 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Perbup Gresik No.19 tahun 2017 tentang penjaringan, peyaringan, perangkat desa (P3D). Sebagai pijakan pengaturan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.

” Undang-undang desa lahir sendiri. Menjadi induk rujukan segala peraturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk didalamnya tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Menjadi mutlak kewenangan kades jika semua mekanisme sudah dilalui sesuai peraturan perundang-undangan,” terang mantan Ketua AKD Gresik tahun periode 2013-2017.

Menyinggung rekomendasi camat dalam Perbup ini, bisa berisi penolakan atau persetujuan. Jika rekomendasi berisi penolakan, harus disertai alasan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penolakan rekomendasi camat terjadi karena calon perangkat desa tidak memenuhi persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa tidak sesuai prosedur (Pasal 29 ayat 1).
Namun, jika camat tidak memberikan rekomendasi dari hasil P3D yang telah dikonsultasikan kepala desa hingga batasan waktu yang ditentukan ( 7 hari kerja), Pasal 28 ayat (2). Kades bisa mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagai perangkat desa, Pasal 29 ayat 4. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Persoalan sering muncul ketika dalam tahapan Kades melayangkan surat permintaan rekomendasi kepada Camat dan setelah pemberian SK Kades kepada perangkat desa.

” Permintaan rekomendasi kades kepada camat jangan dijadikan ajang permainan. Apalagi dipolitisasi. Masalahnya kewenangan camat hanya sebatas permintaan rekomendasi. SK perangkat desa kades yang membuat. Begitu juga yang bisa membatalkan hanya kades itu sendiri. Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkracth,” urainya.

Aturan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah jelas dalam perundang-undangan jangan dibelokan lagi. Apalagi sampai inprosuderal. Begitu juga cara penyelesaiannya jika ada sengketa.

” Semua pihak terkait harus tau ranahnya masing-masing sesuai peraturan yang ada. Jangan memaksakan masuk tanpa sebuah pijakan peraturan yang jelas. Apalagi membuat sesuatu yang belum ada dalam perundang-undangan,” harapnya.

Terkait wewenang kades mengangkat dan memberhentikan perangkat desa begitu melekat menjadi kewenangan kades.

” Rekomendasi camat sebuah saran yang menjadi pertimbangan kades sebelum menerbitkan SK. Tidak lebih. Apalagi jika camat sampai masuk membatalkan SK perangkat desa. Tentunya sangat disayangkan,” tambahnya.

Adanya otonomi desa dalam implementasinya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kepala desa yang dibantu aparatur perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan khusus untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

” Kita terarah mandiri dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam menjunjung hal itu. Semoga kawan-kawan sejawat ada semangat kebersamaan untuk menyikapi secara bijak,” tutup Kades 3 periode ini.