Sidang Pembuktian Alas Hak Atas Sengketa Lahan Widowati Hartono Vs Mulya Hadi

Perbedaan Ketik Nama Pemohon dan Nomor Denah Lokasi  

41
Suasana agenda sidang pembuktian awal penyerahan dokumen alas hak atas sengketa lahan Puncak Permai III no.5-7, Surabaya  dari kedua belah pihak diwakili tim kuasa hukum masing-masing antara penggugat (Mulya Hadi) dan Tergugat (Widowati Hartono) di ruang Garuda 1, Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (14/9). (Jefri Yulianto)

Surabaya(Harjatim)- Sidang penyerahan bukti alas hak atas sengketa lahan gugatan perdata tergolong PMH (perbuatan melawan hukum) antara penggugat (Mulya Hadi) dan tergugat I(Widowati Hartono) dan tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) c.q. Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, kini masuk agenda sidang tahap pembuktian awal di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (14/09) berlangsung di ruang Garuda 1.

Dalam sidang gugatan perdata PMH ke PN Surabaya dengan Nomor: 374/Pdt.G/2021/PN Surabaya ini, kedua belah pihak saling menyerahkan bukti awal pengakuan pemilik sah atas objek tanah seluas 6.850 meter persegi di Puncak Permai III Nomor 5-7. Dody Eka Wijaya tim kuasa hukum penggugat (Mulya Hadi) mengatakan, pokok perkara gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tergugat (Widowati Hartono) yang mendasarkan SHGB Nomor 4157/Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis.

Bukti awal alas hak pemilik sah sebenarnya segera ada jawaban. Termasuk kurang telitinya dari pihak turut tergugat II (BPN kota Surabaya I) menuliskan ketidaksamaan nama tergugat (Widowati Hartono) yang sebenarnya adalah Widowati Soerjanto sesuai dalam KTP pemohon.

“Ini dibuktikan dalam daftar bukti awal turut tergugat kepala kantor pertanahan kota Surabaya I dalam perkara No. 374/PDT.G/2021/PN.SBY tertanda keterangan jenis bukti surat foto copy dari asli buku tanah Hak Guna Bangunan No. 79 sisa/Kelurahan Pradahkalikendal, atas nama PT. Darmo Permai, berkedudukan di Surabaya,” terang Dody membacakan salinan copy bukti tanda daftar bukti awal alas hak atas objek lahan sengketa dimaksud.

Selanjutnya, Dody menambahkan dari bukti awal alas hak buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2103/Kelurahan Pradahkalikendal, dituliskan atas nama Nyonya WIDOWATI SOERJANTO sesuai dalam KTP. Padahal pemohon sebenarnya disebutkan atan nama Widowati Hartono. Dody menegaskan letak prinsip kehati-hatian dalam menyikapi produk hukum negara wajib diperhatikan. Kenapa demikian, justru dalam gugatan pedata PMH ini ditulis WIDOWATI HARTONO, terlihat dari fotocopy dari Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4157/Kelurahan Pradahkalikendal, atas nama Nyonya WIDOWATI HARTONO yang kini jadi gugatan dipersidangkan.

Dua plang papan nama objek tanah seluas 6.850 meter persegi di Puncak Permai III Nomor 5-7 yang kini terjadi muncul gugatan perdata PMH (Perbuatan Melawan Hukum) ke PN Surabaya dengan Nomor: 374/Pdt.G/2021/PN Surabaya yang kini dipersidangkan pihak penggugat (Mulya Hadi) dan Tergugat (Widowati Hartono) sekaligus turut tergugat II pihak Badan Pertanahan Negara Kota Surabaya I. (Jefri Yulianto)

Dody merincikan susunan penetapan PN Surabaya No. 1384/Pen.Pid/2021/PN.Sby tanggal28 Mei 2021 sesuai dengan Asli. Keterangan Bukti B.A.P-26: Bahwa meskipun hasil gelar telah merekomendasikan untuk penangguhan perkara pidana sampai adanya Putusan Pengadilan atas perkara No. 374/Pdt.G/2021/PN.Sby (perkara d quo) berkekuatan Hukum Tetap, karena masih adanya PERSELISIHAN HAK, tetapi Penyidik Polrestabes Surabaya tetap mengajukan Permohonan no. khusus penyitaan ijin B/238/V/RES.1.2/2021/SATRESKRIM, tanggal 22 April 2021, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Berisikan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah menjawab dengan PENETAPAN No. 1384/Pen.Pid/2021/PN.Sby, tanggal 28 Mei 2021, yang intinya: MENOLAK Permohonan Penyidik dengan mempertimbangkan adanya Putusan No. 280/P/2015/PTUN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap dan sedang diperiksanya perkara no.374/Pdt.G/2021/PN.Sby (perkara a quo)”. Dody berkesimpulan dan menanggapi dalam perkara a quo (Perkara No. 374/Pdt.G/2021/PN.Sby) menjadi dasar pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk MENOLAK permohonan penyitaan Khusus papan nama milik ahli waris yang telah terpasang sejak Desember 2018, yang diajukan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya, karena Senyatanya masih ada Perselisihan Hak yang harus diselesaikan dalam perkara No.374/Pdt.G/2021/PN.Sby (perkara a quo).

Kedua, Dody menyebutkan bukti B.A.P-27 dari isi surat keterangan Lurah Lontar no.590/207/402.06.31.04/2002 tanggal 12 April 2002 sesuai dengan asli dikeluarkan Lurah Lontar / H Pentarto tersebut bahwa dan apabila ditemukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NIB atau dokumen lain yang atas nama PT. Darmo Permai atau atas nama Direktur PT. Darmo Permai atau perorangan yang asalnya dari PT. Darmo Permai mengaku berada di Wilayah Kelurahan Lontar, bisa dipastikan Tidak Benar.

Sementara keterangan pihak tergugat (Wodowati Hartono) melalui tim kuasa Hukum, Adidharma Wicaksono menyampaikan semua alas hak yang diserahkan kepada majelis hakim adalah resmi dan sudah sesuai legal dokumen negara yang dikeluarkan pihak terkait untuk dijadikan bukti. “Diantaranya, SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama Widowati Hartono tertanggal 27 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya,” terang Adi. Yang jelas, alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan ini, Adi bersikukuh atas nama klien Widowati Hartono adalah bentuk dari keputusan Tata Usaha Negara karena jelas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Dan sertifikat ini merupakan perpanjangan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2103/Pradahkalikendal. Terbitnya sertifikat tersebut, dengan telah terpenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 2 atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Sertifikat adalah salah satu bentuk dari produk keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual, dan final.

“Sehingga, apabila penggugat (Mulya Hadi,red) mempermasalahkan Sertifikat HGB milik Tergugat (Widowati Hartono,red) yang jelas-jelas adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa adalah sertifikat 4157/Pradahkalikendal, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tandasnya.

Gelar persidangan perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kedua belah pihak pun berlangsung cepat dan singkat dipimpin dan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, Sudar, Hakim Anggota, I Ketut Suwarta, dan Sutarno (Hakim anggota II. Persidangan langsung ditutup dan akan dilanjutkn sidang agenda berikutnya yakni putusan sela di tanggal 28 September 2021.(Jey)