Alih Fungsi Fasum dan Fasos KBD Dilaporkan ke KPK

107

 

Berdiri Bangunan Bertuliskan Taman Sentra Hiburan Rakyat diatas lahan PSU Fasum dan Fasos Kota Baru Driyorejo, Gresik bertolak dengan Tulisan Peruntukan menjadi lahan untuk Taman sebenarnya bukan dimaksud, yakni Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Gresik,(harjatim) – Terkait alih fungsi pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos) yang selama dua tahun sudah dikuasai oknum di wilayah Perumnas Kota Baru Driyorejo, Kabupaten Gresik. Kini sudah dalam tahap upaya lapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Penegasan alih fungsi lahan fasum dan fasos disampaikan, Sekretaris koordinator rukun warga Perumnas KBD, Sutito M Widjoyo yang juga sudah melakukan upaya pembelaan hak konsumen sebagai warga asli penghuni dari perumahan nasional (Perumnas) Kota Baru Driyorejo, Gresik.

“Sebagai konsumen kami sangat dirugikan dengan praktek upaya komersial oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebab, yang dimksud fasum dan fasos adalah untuk kepentingan umum bukan kepentingam pihak tertentu yang senyatanya tidak memperhatikan hak guna peruntukan lahan terbuka hijau sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Tito kepada awak media harianjawatimur.com di area lokasi Perumnas KBD, Rabu (6/10).

Perlu diketahui, sambung Tito pada Juni 2021, mengenai permasalahan pemanfaatan fasum dan fasos di lingkungan Perumnas KBD, sudah menempuh jalur kordinasi dengan pihak pemangku kebijakan, yakni melalui Asisten II Bupati Gresik, Gunawan Setiadji, membidangi perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Pemkab Gresik.

Tito merincikan hasil dari fasilitator pengaduan warga tanggal 11 Juni 2021, pertemuan rapat telah merumuskan keputusan, diantaranya tidak boleh memanfaatkan fasum-fasos  di lahan PSU KBD (status quo) tidak boleh ada kegiatan.Faktanya, sebut Tito saat ini yang terjadi di lahan fasum-fasos kini ada praktek kelola lahan menjadi Sentra Kuliner, dan beberapa area lahan dikomersialkan oleh oknum tertentu  sebagian jadi lapak jual tanaman.

Selain itu, kata Tito usai ketemu Asisten Bupati Gunawan Setiadji. Patut diduga kuat ada pihak atau oknum memanfaatkan keuntungan dari adanya praktek pungutan dana yang semakin menambah kaprah kesalahan yang dimunculkan ke publik secara tidak langsung sebagai modus tertentu melancarkan aksi penguasaan alih fungsi lahan fasum dan fasos.

Berdasarkan aduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), dengan pelapor Rahmatullah surat tertanggal 13 September 2021 terdisposisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang sudah ditanggapi menyebutkan bahwa akan ada tindaklanjut sesuai dengan fakta di lapangan dengan bukti  lengkap berupa photo, berkas serta gambar visual yang sudah terkirim.

Berikut isi surat yang dikirimkan ke KPK :

Dikerjakan oleh Instansi instansi terkait sehubungan dengan *SUDAH BERJALAN 3 BULAN DARI HASIL KEPUTUSAN RAPAT* FASILITASI PENGADUAN DI RUANG RAPAT GRAITA EKA PRAYA (KANTOR BUPATI GRESIK LANTAI 2) TANGGAL 11 JUNI 2021?

Dimana secara fakta di lapangan masih belum ada tindak lanjut penindakan apa – apa, meskipun sudah ada Hasil Keputusan Rapat di Pemda Gresik pada tanggal 11 Juni 2021.;Bahwa lebih lanjut, secara terpisah kami juga akan mengirimkan surat Laporan / Pengaduan kepada Ketua KPK R.l, Bpk. Firli Bahuri Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta, guna MEMINTA kepada

Ketua KPK RI Bpk. Firli Bahuri untuk MEMERINTAHKAN Kepada Kepala Koordinator KPK Wilayah VI Jawa Timur untuk menggunakan MONITORING CONTROL FOR PREVENTION (MCP) INVESTIGASI, DAN PEMERIKSAAN terkait polemik permasalahan sehubungan dengan Serah Terima Perumahan Perumnas Kota Baru Driyorejo Gresik, yang dimana sudah semenjak dari wewenangnya guna melakukan tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2021 masih belum kunjung tuntas dan PSU Pada Perumahan Perumnas Kota Baru Driyorejo Gresik yang seharusnya jika sudah diserahkan adalah Aset

Pemerintah Kabupaten Gresik, secara fakta saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh oknum- oknum yang tidak memiliki ljin Resmi (ilegal) dan PATUT DIDUGA KERAS DIDALAMNYA ADA IURAN DAN TARIKAN (BIAYA) yang dimana sudah kami jelaskan dan uraikan secara detail pada poin nomor 19 (sembilan belas) diatas jika dihitung berdasarkan gambar denah layout yang ada serta DANA YANG BISA DIHIMPUN DAN ATAU DIDAPATKAN KESELURUHANNYA KURANG LEBIH ADALAH TOTAL Rp.1.623.400.000,00(SATU MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) dan dimana juga sudah sangat dijelaskan oleh Bpk. Tursilowanto Hariogi pada poin nomor 6 (enam) diatas, yaitu: Tadi disebutkan Kepala Desa Petiken Bpk. Mardi Utomo, S.E., bahwa ada iuran dan tarikan, “Mohon maaf saya harus berbicara ini yaitu: Undang undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Korupsi, memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi yang tidak didasari aturan yang benar itu KORUPSI, SIAPAPUN ITU. Bapak RT, RW hati – hati, Bapak-Bapak hati – hati, kalau ada Ketua RT, RW atau Tokoh Masyarakat.

Selanjutnya, Asisten Bupati Gresik Gunawan Setiadji menanggapi, dari pertemuan dengan perwakilan warga Perumnas KBD permasalahan tersebut akan dipelajari berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan oleh warga.”Setelah itu, kita akan tinjau  lokasi untuk melihat langsung fasum-fasosnya, baru kita sampaikan ke Pak Bupati,” tandas Gunawan.

Lebih lanjut Gunawan menambahkan, pada dasarnya pemanfaatan fasum – fasos harus sesuai dengan perencanaan dari pengembang.”Nanti dilihat dulu kerjasamanya antara pengembang dengan pengelola fasum – fasos yang ada di Perumnas KBD, nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” tuturnya.

Terpisah dikonfirmasi media ini, Camat Driyorejo, Narto ST menjawab terkait adanya praktek alih fungsi lahan fasum dan fasos di wilayah kerjanya menyampaikan bukan wewenang Hak untuk menyikapi.Menurut Narto, karna dianggap lebih kepada wewenang kebijakan pemkab dan Perumnas dalam hal serah terima lahan fasum dan fasos setelah pergantian jabatan struktural di internal Perumnas Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik belum jelas secara administratif.

“Ya  semua masih proses karena  masih  banyak  yang  harus dicukupi oleh  Perumnas,” jawabnya setelah membaca surat jawaban dari Perumnas ditujukan kepada koordinator warga Kota Baru Droyorejo dan tembusan diantaranya Pemkab Gresik, Ketua RW se-KBD, Ketua DPRD Kab.Gresik, Kepala Desa di Wilayah KBD, Camat Driyorejo dan sebagai arsip. (Jey/tim)